Mengkritisi Dalih dan Logika Parpol Perjuangkan Wong Cilik

Soal kemiskinan, tahanan politik, korban HAM, dan stigma Wong Cilik, “semuanya itu asset politik” bagi institusi negara, Parpol, LSM, Lembaga Penelitian, hingga kelompok kepentingan ekonomi-politik lainnya. Dibalik persoalan mereka, tentu ada pihak yang diuntungkan.

“Fakta politik di Indonesia menunjukkan, status dan eksistensi Wong Cilik bisa dijadikan icon/tagline/symbol/pemikat sebuah Partai Politik (Parpol) tertentu, dengan tujuan dan target meraup suara pendukung bagi para politisi yang sedang diusung”

Siapa yang termasuk kriteria Wong Cilik itu? Arti kata “Wong cilik” menurut kamus politik adalah orang kecil atau rakyat jelata yang lemah dan tidak berdaya secara politik maupun ekonomi.

Wong cilik merupakan istilah untuk membedakan status sosial masyarakat Jawa, yang dikontraskan dengan istilah priyayi. Masyarakat yang digolongkan wong cilik,  sebagian besar massa petani, petani gurem, para pekerja kasar, pedagang kecil, dan buruh.

Magnis Suseno membedakan arti Wong Cilik dengan orang miskin. Orang miskin termasuk orang kecil. Sedangkan orang kecil hidupnya sederhana, tapi belum tentu miskin. Memang betul, Wong Cilik belum tentu miskin, tetapi mereka adalah kaum yang powerless”

Mereka tidak mempunyai kuasa atau kaum yang lemah dan tak berdaya sehingga mudah untuk dieksploitasi dan dimiskinkan. Jadi, walaupun mereka tidak miskin, tetapi mereka sangat mudah untuk dimiskinkan.

Menurut UU.No.31/2002, partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilu.

Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil, agar bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

“Suatu keniscayaan bagi Parpol memperjuangkan nasib konstituennya. Tentu, bagi konstituen Parpol yang bersedia dijanjikan. Perjanjian tidak secara hukum perdata, tetapi suatu janji politik yang sejatinya tidak tersedia alas hukum untuk menggugat secara perdata”

Meski belum tentu berhasil dan dimenangkan lembaga peradilan, hingga kini belum ada yurisprudensi yang mencatat kasus gugatan perdata maupun tuntutan pidana kepada anggota legislative yang ingkar janji kepada konstituen pengusungnya.

Sedangkan kasus gugatan perdata yang ada, adalah soal “pengingkaran janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres M. Jusuf Kalla pada Pilpres 2004”. Gugatan diajukan Boni Hargens dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan 71 orang lainnya.

“Selain soal menagih janji kampanye, gugatan ditujukan untuk pendidikan politik rakyat agar bersikap kritis terhadap pemimpinnya. Terbukanya akses rakyat meminta pertanggung-jawaban janji kampanye, justru mewujudkan “Teori Kedaulatan Rakyat” secara nyata”

Dalam Putusan PN Jakarta Pusat No.17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tersebut, melahirkan isu hukum, (1) Bagaimana konstruksi hukum perbuatan pengingkaran janji kampanye oleh pemerintah?  dan (2) Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan tentang gugatan citizen lawsuit terhadap perbuatan wanprestasi oleh pemerintah?

Jika skenario Parpol dan sistem ketatanegaraan masih seperti sekarang, maka “status dan eksistensi Wong Cilik diprediksi tetap langgeng”. Walau sebagai penentu sebuah kompetisi, pada akhirnya tetap saja menjadi penonton, bukan sebagai pemenang dan pemegang piala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *